Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2022, Fraksi PAN DPRD Kota Mojokerto Soroti Lima Poin
MOJOKERTO,INDEXBERITA.COM—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, Senin (5/9/2022) dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2022.
Dalam paripurna tersebut, Pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya Moeljadi, S.H .mengatakan, untuk belanja daerah fraksi Partai Amanat Nasional memberikan catatan-catatan yang perlu mendapat perhatian :
Yang Pertama, rencana perubahan pendapatan daerah yang tertuang dalam apbd merupakan perkiraan yang terukur,rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan nya
penerimaan pendapatan daerah yang meliputi :
1. pendapatan asli daerah sebesar 219 milyar 139 juta 999 ribu 48rupiah, mengalami kenaikan sebesar 4 milyar 773 juta 814 ribu 294 rupiah;
.diperlukan penjelasan yang rinci tentang :
asumsi dasar seperti apa yang dipergunakan untuk memperkirakan proyeksi pajak daerah,retribusi daerah,dan lain-lain pendapatan asli daerah tersebut?
upaya strategis seperti apa yang akan dilakukan pemkot untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan asli daerah meliputi pajak dan retribusi daerah?
perolehan jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah apa saja yang diperkirakan mengalami kenaikan? dan apa dasar asumsinya?
Yang Kedua, APBD berperan sangat strategis mendukung aktifitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya diantara nya untuk menunjang pelayanan publik baik di sektor pendidikan,kesehatan,implementasi berbagai macam regulasi serta meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan pemberdayaan masyarakat.oleh sebab itu penyusunan dan pembahasan nya harus berpegang teguh pada prinsip prinsip efisiensi waktu dan pembiayaan kegiatan secara efektif,pelaksanaan kegiatan harus selalu mengikuti perencanaan dan timeline masing-masing opd,sehingga tidak ada lagi kegiatan atau program pembangunan,baik fisik maupun non fisik yang berjalan di kota mojokerto yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal harus dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun anggaran 2022
Yang Ketiga, Fraksi pan meminta pemerintah kota mojokerto menyikapi serius dan segera terkait wacana penghapusan tenaga honorer dan kontrak di seluruh indonesia tahun 2023.lantaran jika dibiarkan,maka tingkat pengangguran semakin meningkat di kota mojokerto.maka kami meminta pemerintah daerah mengkaji secara khusus dan mempertimbangkan serta mencari solusi nasib tenaga honorer dan kontrak di kota mojokerto.mohon penjelasan..??
Yang Keempat, terkait kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru diumumkan pemerintah pusat tentu akan berimbas pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.apa peran serta dan langkah kongkret dari pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak kenaikan harga bbm kepada masyarakat kota mojokerto tersebut.mohon penjelasan..?
Yang Kelima, bantuan langsung tunai bbm yang akan disalurkan pemerintah pusat dan sinergi pemerintah daerah seperti apa dalam penyiapan data masyarakat di kota mojokerto yang terdampak kenaikan harga bbm.mohon penjelasan.? Tutupnya. (Syim/ADV)
